Asdeki Minta Pemerintah Tertibkan Depo Petikemas Yang Tak Patuh Aturan

Indometro.club-Jakarta-Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki) DKI  meminta pemerintah melalui Dishub DKI Jakarta, agar menindak tegas terhadap depo-depo petikemas yang tidak mematuhi aturan dan persyaratan yang ditentukan sesuai undang-undang.

“Sudah satu tahun dalam pengawasan, tapi belum ada perubahan. Depo yang tak punya ijin tapi  bisa beroperasi. Justru itu kami minta pemerintah (dishub DKI Jakarta) menertibkan depo-depo tersebut. Itu sebabna pengawasan sangatlah penting,” ujar Khairul Mahalli, Sekjen Asdeki di sela pertemuan dengan Dinas Perhubungan (dishub) DKI Jakarta, di kantor PT Puninar Yusen Logistics Indonesia, Senin (22/8) pagi seperti dilansir oceanweek.co.id

Menurut Khairul, ada 10 perusahaan dari total 30 perusahaan depo petikemas anggota Asdeki yang sudah memiliki ijin sertifikat standard system OSS. Sisanya masih dalam proses. Diharapkan tahun ini sudah bisa bertambah menjadi 20 perusahaan yang sudah OSS.

“Makanya kami selalu prihatin, banyak depo yang belum punya kelengkapan ijin bisa operasional,” ujarnya.

Menurut Khairul, banyak usaha depo tersebut (tak punya ijin), bahkan ada PMA terus operasional dan dibiarkan.

Padahal, ungkapnya, peraturan depo di Asean, hanya Indonesia yang punya peraturan. “Negara lain belum ada peraturan, karena itu mereka belajar dari kita (Indonesia). Dan Indonesia siap untuk melakukan konferensi depo Se Asean,” kata dia.

Sementara itu, Rodiard. S (kepala Seksi badan usaha dan jasa angkutan pelayaran dan penerbangan dishub prov. DKI Jakarta) mengatakan bahwa sesuai arahan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, DR. Syafrin Liputo, pemerintah akan terus melakukan pengawasan terhadap depo-depo yang ada di wilayah Jakarta ini.

“Ini sudah berjalan tahun kedua melakukan pengawasan sejak tahun 2021. Perlu diketahui bahwa capaian sudah lumayan, sudah ada 10 depo dalam yang memiliki perijinan sesuai OSS. Yang sudah proses ada 7-9 usaha, dan ini anggota asdeki,” ujar Rodiard kepada pers, usai pertemuan dengan Asdeki, di Jakarta Utara.

Rodiard juga menyatakan, tujuan
pengawasan ini antara lain memastikan para pelaku usaha depo comply, baik dari sisi administrasi dan syarat lainnya, misalnya kepatuhannya, laporannya, pelatihan SDM internal, ada tenaga ahlinya.

“Kami sangat berharap Asdeki bisa merangkul yang diluar anggota,” ungkapnya.

Rodiard juga menegaskan, Pemerintah tetap mengedepankan pembinaan bagi usaha yang nurut persyaratannya. “Awal Oktober 2022 akan kami evaluasi. Kalau ada depo yang bandel dan harus diberikan sanksi, itu mesti melalui beberapa tahapan. Sanksi itu sebagai yang terakhir. Pemerintah akan mengedepankan wisdom,” ujarnya.(*)

 

Kasih Komentar Dong!!

%d blogger menyukai ini: