Berantas Mafia Perkara di Jalan Kuda Medan

 

indometro.club, Medan — Puluhan massa dari DPW Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) dan Komunitas Sahabat Indonesia (KSI) menggelar unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Medan (PN Medan), Senin (22/8/2022).

 

Massa datang ke gedung PN Medan sambil membawa spanduk yang bertuliskan: “Berantas mafia perkara dan tegakkan hukum serta keadilan di PN Medan.”

 

Koordinator lapangan massa JPKP, Nicodemus Roger Nadeak, dalam orasinya menjelaskan adanya rencana Juru Sita Pengadilan Negeri melaksanakan eksekusi tanah di Jalan Kuda, Medan, antara Lim Sun San/Halim Tjipta Sanjaya, Oei Giok Li Ng dengan Usman Ahmad Balatif dan Abdul Nasir terindikasi kejanggalan.

 

Menurut Nicodemus, sengketa tanah tersebut ditengarai adanya permainan mafia perkara yang diduga memperalat oknum di Pengadilan Negeri Medan dan Polrestabes. “Mencuatnya permasalahan ini jangan memperburuk citra kepolisian dan institusi pengadilan di Medan,” tegasnya.

 

Nicodemus juga mengingatkan aparat Polrestabes dan PN Medan untuk tidak memihak dan segera membatalkan eksekusi yang sarat dengan tekanan dari mafia perkara. Pihaknya meminta Kapolri dan Mahkamah Agung membersihkan oknum-oknum yang bermain dalam permasalahan ini.

 

“Kami tidak mau institusi pengadilan dan kepolisian tercoreng oleh oknum mafia perkara itu. Kami meminta eksekusi dibatalkan demi hukum dan kami juga mendesak Kapolri dan Menkopolhukam agar menindak oknum-oknum yang terlibat,” kata Nicodemus didampingi Dedek Sumarna dari DPP KSI.

 

Nicodemus menilai ada persoalan mendasar dalam kasus ini, di mana aparat tidak jeli sehingga masyarakat mencium adanya dugaan permainan dan tekanan mafia perkara dalam kasus ini.

 

“Pertama, tanah tersebut merupakan milik Halim Tjipta Sanjaya dan sudah berkekuatan hukum tetap sesuai akta jual beli pada 10 Juli 1997. Tanah tersebut semula atas nama Yayasan Sech Oemar Bin Salim Bahadjadj dan statusnya telah menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Halim Tjipta Sanjaya dengan nomor 839/Pandau Hulu I tanggal 4 Februari 1997,” jelasnya.

 

Kedua, dalam perkara tersebut masih ada upaya hukum bantahan dan upaya hukum kasasi dari Halim Tjipta Sanjaya dan Oei Giok Li Ng sedang berjalan dalam proses dan belum ada putusan. “Kami melihat dalam proses ini seperti ada pemaksaan dan tekanan sehingga aparat sembrono dan tergesa-gesa,” katanya.

 

Kejanggalan berikutnya, dalam kasus ini pemohon eksekusi juga tidak memiliki ‘legal standing’ atau dasar untuk mengajukan eksekusi, di mana salah satunya pemohon sudah meninggal dunia atas nama Usman Ahmad dan pemohon lainnya atas nama eksekusi dinyatakan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait penggunaan surat palsu.

 

“Ini yang menjadi perhatian kami. Pemohon eksekusi sudah meninggal dan satu lagi juga dinyatakan DPO atas kasus pemalsuan surat. Kami minta aparat kepolisian jeli. Maka itu kami menduga adanya permainan mafia perkara,” katanya.

 

Yang paling mencengangkan, kata Nicodemus, pemohon eksekusi dalam kasus ini tidak memiliki alas hak bukti kepemilikan seperti yang dimiliki Saudara Halim Tjipta Sanjaya. ”Selain pemohon tidak memiliki alas hak bukti, amar putusan juga tidak sesuai objek eksekusi,” tegasnya.

 

Sementara itu, Dedek Sumarna menyesalkan oknum pengadilan dan Polrestabes diduga memperkeruh suasana penegakan hukum dan mengimbau agar eksekusi yang akan dilaksanakan 24 Agustus 2024 segera dibatalkan dan mengusut dugaan keterlibatan oknum tersebut. “Kami minta usut, demi penegakan hukum,” katanya.

 

Nicodemus dan Sedekah Sumarna berjanji akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi jika Juru Sita PN Medan tetap melaksanakan eksekusi. (ANG/rel)

Kasih Komentar Dong!!

%d blogger menyukai ini: