Inpres No5/2020 Tentang Penataan NLE Kementerian Dukung Inplementasinya

indometro.club, Jakarta-Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistics Ecosystem (NLE) mengamanatkan agar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung implementasi dan akselerasi Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

Langkah-langkah yang dimaksud antara lain penerapan simplikasi, penghapusan repetisi dan duplikasi proses bisnis.Hal ini selaras dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan kemudahan berusaha (ease of doing business) dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dr Syafrin Liputo, A.T.D.M.T dalam sambutannya pada Sosialisasi dan Koordinasi NLE di Jakarta, Kamis 15/9/2022.

Kegiatan yang digelar Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) bekerjasama dengan instansi terkait. Turut hadir di situ antara lain  Direktur Jenderal Bea Cukai atau yang mewakili; Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok atau yang mewakili. Ketua DPW Asosiasi Depo Peti Kemas (ASDEKI) DKI Jakarta atau mewakili, Sekjen Asdeki Khairul Mahalli dan para pelaku usaha Depo Peti Kemas.

Syafrin Liputo menyatakan dengan terbitnya

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara akan mengubah status Kota Jakarta tidak lagi menjadi sebagai Ibu Kota Negara. Sebagai konsekuensi logisnya, Kota Jakarta harus melakukan re￾orientasi terhadap program dan pembangunan sebagai sentra perekonomian dan perdagangan.

Harapan bahwa Kota Jakarta sebagai tumpuan perekonomian juga searah dengan gagasan dari Pemerintah Pusat untuk Kota Jakarta sejajar dengan kota – kota besar di dunia. Mencermati hal-hal tersebut serta mengantisipasi dinamika perubahan Kota Jakarta, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat mengapresiasi dan mendukung penerapan NLE.

“Sebagai gambaran, saat ini untuk pelaku usaha yang terdata pada subsektor

perhubungan laut di Provinsi DKI Jakarta untuk Jasa Pengurusan Transportasi

sebanyak 1877 perusahaan, Depo Peti Kemas sebanyak 48 perusahaan, Bongkar Muat Barang sebanyak 125 perusahaan, Tally Mandiri sebanyak ” ujarnya.

Syafrin  mengakui sejauh ini Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta memiliki
keterbatasan dalam memantau dan mengawasi perizinan Berusaha, implementasi operasional kegiatan usaha serta pemenuhan kewajiban berusaha oleh pelaku usaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 Karena itu lanjutnya penerapan NLE ini diharapkan akan menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut dan juga meyakini bahwa sistem ini dapat mengkatalisator ekosistem logistik di Indonesia secara umum dan Provinsi DKI Jakarta secara khusus.
Namun, perlu diketahui saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan sedang menyusun Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta sebagai tindak lanjut penyesuaian terhadap pemberlakuan kebijakan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Kami berharap agar seluruh pemangku
kepentingan dapat menerapkan dan menggunakan sistem Ekosistem Logistik
Nasional sehingga kinerja logistik nasional, iklim investasi dan daya saing perekonomian nasional meningkat,” pinta Syafrin.
Sementara itu Skjen DPP Asdeki, Khairul Mahalli kepada media ini seusai acara menjelaskan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi NLE akan digelar ke berbagai provinsi menyusul kegiatan serupa yang sudah diadakan sebelumnya di sejumlah wilayah di tanah air.(tiar)

Kasih Komentar Dong!!

%d blogger menyukai ini: