Keluarga nelayan terjerat hutang, kepada siapa mereka mengadu?

Medan.Aceh.indometro.club Nelayan tradisional terus berhutang. Hanya itu yang bisa dilakukan para nelayan dalam kalangan juragan dan buruh (awak yang menumpang kapal) di Desa Medang, Lalang dan Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara, untuk bertahan hidup. Para nelayan tersebut, berutang hampir setiap berangkat ke laut.

“Kalau tiap berangkat ke laut, pasti mereka berhutang perbekalan,” kata Dara Aisyah sewaktu melakukan wawancara di beberapa rumah nelayan di 3 desa (Medang, Lalang dan Pakam), serta Pejabat Kepala Desa Medang Rijal, SE, Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara.

Hutang perbekalan kata Nelayan Tradisional seperti Nukman dan Ely di kediamannya menyatakan belanja BBM (Bahan Bakar Minyak), es, rokok, kopi, gula, beras, mie instant, serta telor. Total belanja perbekalan rata-rata Rp 300.000, di bagi 6 orang, dalam satu kapal, setelah pulang ikan diserahkan pada tokeh, dengan harga yg sangat rendah (ditentukan oleh tokeh). Misalnya harga ikan gembung 1 kg di beli dari nelayan seharga Rp 4000 – Rp 8000. Manakala harga pasar 1 kg di jual taukeh senilai Rp 20.000 sampai Rp 25.000.

Nelayan tidak boleh menjual ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan pasar, semua perolehan ikan harus diserahkan kepada Tokeh. Hanya Tokeh yang harus menentukan harga dan menjualnya di pasar.

Dengan penetapan harga yang rendah dari tokeh, maka nelayan mengaku tak bisa untung. Kerap kali nelayan nombok. Apabila pergi dengan berhutang perbekalan, namun pulang tak dapat membawa ikan, akibat naik pasang laut sewaktu berangkat.

Para istri nelayan tradisional berteriak, karena belanja makan sehari (Rp 50.000 – Rp 70.000) tak dapat terpenuhi. Akibatnya mereka harus berhutang ke warung. Hampir setiap hari berhutang, nelayan berhutang kepada tokeh manakala para istri berhutang ke warung.

Kondisi ini terjadi karena para keluarga nelayan tradisional, tak punya pilihan lain.

“Jika tak ngutang maka tak makan,” katanya.

Para istri mengaku suaminya terus terjerat hutang yang semakin menumpuk. Mereka bingung bagaimana membayar semuanya. Kalau tak melaut maka tak ada penghasilan, tokeh yang memiliki semuanya (kapal, beserta alat penangkapan ikannya, manakala es, BBM dan perbekalan ke laut semua harus di tanggung oleh nelayan tradisional yang bekerja hanya menumpang kapal tokeh.

Nelayan tradisional di 3 desa yang di pilih untuk kajian Talenta USU adalah Kawasan teramai nelayan tradisional sebagai nakhoda dan buruh atau awak kapal yang hanya menumpang kapal tokeh atau disebut buruh nelayan, yaitu terdiri dari Desa Medang (Dusun Kuala Sipare dan Pematang Eru), Desa Lalang (Dusun Sono) serta Desa Pakam (Dusun Benteng dan Pematang Pasir).

Para Nelayan tradisional di Kawasan itu, belum tersentuh dengan bantuan, belum ada program yang diberikan untuk keperluan nelayan, tidak pernah dapat bantuan kapal dan alat tangkap, hanya mengandalkan pinjaman dari tokeh.

Sebagai timbal baliknya, nelayan akan membayar pinjaman dengan cara menjual hasil tangkapannya kepada tokeh. Akibatnya terbangun monopoli pemasaran ikan karena adanya relasi ketergantungan kepada para tokeh, yang menyebabkan nelayan merugi terus.

Demikian dikemukakan Tim peneliti Rekayasa Sosial (Social Engineering) TALENTA USU dalam siaran pers kepada media ini, beberapa waktu lalu.

Hal ini menitikberatkan pada tujuh bidang potensial seperti Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology dan Arts atau dengan akronim TALENTA .

Manajemen tata kelola Universitas Sumatera Utara (USU) diharapkan sejalan dengan amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi tugas yaitu salah satu pilar risetnya merancang bangun (design) Sistem Informasi Profil Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan dan Keperluan nelayan untuk penentuan peserta program pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Program ini Berbasis GIS (Geographic Information System) yang dapat membantu pemerintah membuat program melalui Website / Portal Nelayan Tradisional.

Menurut Hasil Kajian Tim Rekayasa Sosial Talenta USU yang diketuai oleh Dra.Dara Aisyah, M.Si., PhD. (dosen FISIP USU) dan anggota Muhammad Sontang Sihotang, S.Si, M.Si, Ph.D (dosen FMIPA USU) mendapati bahwa, para nelayan tradisional di 3 desa tersebut, ditemukan memiliki ketergantungan kepada para tokeh.

Ketika nelayan kehabisan perbekalan untuk melaut akibat pendapatan tidak sebanding dengan hasil tangkap, apalagi akibat cuaca buruk, maka tokeh menjadi tempat mereka memperoleh pinjaman perbekalan. Bahkan beberapa nelayan mesti meminjam uang tunai kepada tokeh untuk membeli BBM setiap kali melaut.

Terjadinya jeratan hutang akibat hasil penjualan ikan rendah. Hal ini disebabkan karena terjadi pasar perdagangan ikan yang monopolistik. Akibat seringnya nelayan melakukan pendaratan ikan pada malam hari, sehingga para nelayan lebih memilih menjual ikannya kepada tokeh, ketimbang ke TPI di siang hari.

Nelayan Pematang Pasir mengatakan bahwa nelayan harus langsung menyerahkan ikan ke tokeh, TPI tidak ada lagi, karena letaknya terlalu jauh kata tokeh, sehingga tokeh tak mau lagi di TPI, semua ketentuan pendaratan ikan yang mengatur tokeh, katanya. Tokeh yang menyediakan pekarangannya, apalagi fasilitas TPI belum memiliki fasilitas cool room untuk membuat ikan yang di tangkap malam hari, bisa tetap segar hingga siang harinya.

Para nelayan ketika mendarat, harus membayar hutang perbekalan, yang di pinjam dari tokeh, sehingga secara otomatis, mereka harus menjual hasil tangkapannya kepada tokeh, meski haganya lebih murah dibandingkan di jual ke TPI atau pasar.

Harga tidak di atur pemerintah dalam sistem pemasaran ikan, semua cerita ini menunjukkan dimana Pemerintah ?. Seharusnya pemerintah ada di dekat nelayan, melayani mereka, dan memutus rantai kesusahan mereka.
Relasi ketergantungan ini, semakin menjerat nelayan sebab banyak dari mereka yang tidak mengetahui sampai kapan dapat melunasi hutangnya.

Para awak nelayan, hanya tahu berapa sisa hutangnya dari nakhoda kapal yang mendapat informasi dari tokeh, tanpa adanya transparansi catatan jumlah pinjaman dan angsuran pembayaran yang dilakukan.

Dengan demikian, situasi seperti ini akan terus menyulitkan para nelayan tradisional untuk keluar dari jurang kemiskinan. Kompleksnya masalah yang dihadapi para nelayan tradisional ini, membuat profesi ini berpotensi untuk ditinggalkan oleh generasi berikutnya.

Sungguh disayangkan, padahal selain memasok kebutuhan protein hewani bagi 50 % penduduk Indonesia, para nelayan ini juga merupakan garda terdepan bagi keseimbangan ekosistem pesisir di tengah lajunya perubahan iklim dan eksploitasi alam di pesisir.

Maka pertanyaannya dimana Pemerintah dalam memutus mata rantai tersebut ?. Kemana nelayan harus mengadu agar terlepas dari jeratan hutang tokeh ?. Bagaimana kondisi laut kita tanpa nakhoda dan awak nelayan di dalamnya ?. Semoga pemerintah dapat amanah dalam membantu menyelesaikan masalah nelayan tradisional ini, yang sudah terjadi lebih kurang sejak 40 tahun yang lalu. (MS2)

Kasih Komentar Dong!!

%d blogger menyukai ini: