Terkait Berita Sengketa Lahan Didesa Bemem Buntul Pegayon: Ini Kata Praktisi Hukum Gayo Lues M.Ali SH

Gayo Lues,Indo Metro.club – Terkait pemberitaan Sengketa Lahan Didesa Bemem Buntul Pegayon yang diberitakan oleh Media ini yang isi dari berita tersebut: Mantan Pengulu Bemen Buntul Pegayon berinisial (AM) pernah mengeluarkan Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor:
142/12/K.BBP/SKKT/II/2016 lalu,atas nama Ismail GS/Mahpuddin GS yang berdomisili saat ini ada yang bertempat tinggal di Desa Porang dan ada juga yang masih tinggal di Desa Lawe Sigala-gala Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara.
Anehnya,Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tersebut diduga tidak mendasar dan Cacat Hukum,hal ini dibuktikan dengan Surat SKT itu tidak pernah ditanda – tangani oleh Camat Blangpegayon dan bahkan Surat pernyataan Ahli Waris juga menyebutkan,tidak ditanda tangani oleh Saksi terkait.dan anehnya lagi,SKT tersebut juga sudah dibumbuhi tanda -tangan Mantan Pengulu dengan di cap Stempel basah tanpa ada tanda tangan dan Stempel Kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mencabut peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah bahwa sahnya,surat keterangan Tanah adalah sejak dikuatkan dengan ditanda tangani oleh Camat sebagai kepala Kecamatan.
Salah satu perwakilan keluarga bernama Mat Husin (42) Tahun, mempertanyakan Surat Kepala Desa Bemen Buntul Pegayon Nomor 140/104/BPP/2022 tertanggal 18 November 2022 lalu, Prihal Rekomendasi Penting yang dikeluarkan oleh Pengulu Bemen Buntul Pegayon bernama Sarmin S,ST terkait perkara lahan di desa tersebut.
Terkait hal itu,Praktisi Hukum Gayo Lues Muhammad Ali SH menjelaskan, seharusnya Kepala Desa Bemen Buntul Pegayon yang devenitif saat ini,tidak perlu lagi mengeluarkan surat ini,karena menurut Ali terkesan tidak memahami persoalan dan tidak Netral.
“Karena sebelumnya Kepala Desa Bemen Buntul Pegayon Sarmin S,ST juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Musyawarah Tanah (SKMT) Nomor: 140/101/SKMT/BBP/2022 Tertanggal 25 Oktober 2022 lalu,yang melarang kedua belah pihak yaitu pihak Mat Husin keluarga dari Ibu Rum Inen Isah yang dirampas hak milik mereka dengan keluarga Ismail GS,untuk menduduki dan beraktifitas di tanah kebun tersebut,dan bagi yang melanggar akan di tuntut sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum adanya keputusan dari Pengadilan,” jelas M.Ali SH.
Akan tetapi kata Jebolan Sarjana Hukum ini, dengan terbitnya surat lanjutan dari Pengulu Nomor 140/104/BPP/2022,justru seolah-olah Pengulu Bemen Buntul Pegayon tidak mengindahkan surat yang dibuatnya. Dan terkesan mengintervensi salah satu pihak.
“Dengan menganjurkan keluarga Rum Inen Isah melaporkan secara Perdata ke Pengadilan Negeri ada apa,” terang Praktisi Hukum ini lagi.
Yang perlu diketahui tanya M.Ali SH lagi,bahwa pihak keluarga Ismail GS sudah menduduki dan merusak tanaman milik keluarga Mat Husin yang sudah ditanam sebelumnya,tentunya dalam hal ini. “Seharusnya Pengulu Bemen Buntul Pegayon Sarmin melakukan tuntutan sesuai dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan isi surat Nomor: 140/101/SKMT/BBP/2022 Tentang Surat Keputusan Musyawarah Tanah tersebut,” jelas M.Ali SH lagi.
Sehingga dengan ini lanjut M.Ali SH dan menegaskan,bahwa Pengulu Bemen Buntul Pegayon agar segera membawa persoalan ini ke ranah Hukum,karena salah satu pihak telah melanggar ketentuan Musyawarah sebagaimana isi surat tersebut diatas.
“Dan berkemungkinan pihak keluarga Mat Husin juga akan melaporkan pihak tersebut ke ranah Hukum. Sementara,Oknum mantan Pengulu Bemen Buntul Pegayon yang berinisial (AM) juga akan dipertanyakan secara Hukum mengenai Kesewenang –  wenangnya dalam mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) Nomor: 142/12/K.BBP/SKKT/II/2016,” terang M.Ali SH.
Untuk itu lanjut Ali,kita meminta kepada Pengulu Bemen Buntul Pegayon saudara Sarmin,agar segera melaporkan salah satu pihak yang telah melanggar SKMT Nomor: 140/101/SKMT/BBP/2022 tersebut ke jalur Hukum sesuai dengan tanda tangan kedua belah pihak serta juga ditanda tangani pihak Pengulu dengan cap stempel basah dan jika tidak segera dilaporkan,kita beranggapan Pengulu Bemen Buntul Pegayon mengabaikan Surat SKMT tersebut.
“Kita berharap ada etikad baik dari Pengulu agar permasalahan ini segera dilaporkan ke pihak berwajib,karena salah satu pihak telah melanggar ketentuan SKMT tersebut diatas,” Pungkas M.Ali SH mengahiri. (Mus)

Kasih Komentar Dong!!

%d blogger menyukai ini: